15 Negara dengan Inflasi Tertinggi di Dunia 2025

Sudan Selatan menjadi negara inflasi tertinggi di dunia dengan tingkat mencengangkan sebesar 173,3% per Maret 2025. Bayangkan harga barang-barang yang hampir tiga kali lipat dalam setahun! Kondisi ekstrem ini telah memicu hiperinflasi yang menyebabkan nilai uang merosot drastis dan harga-harga melambung dengan sangat cepat.

Sementara itu, Zimbabwe yang sebelumnya mendominasi daftar negara dengan inflasi tertinggi, kini turun ke posisi kedua dengan angka 85,7% per April 2025. Tidak jauh berbeda, Argentina menempati posisi ketiga dalam daftar inflasi tertinggi di dunia dengan tingkat 55,9%, negara yang mengalami inflasi kronis ini terus berjuang melawan tekanan ekonomi yang signifikan. Bahkan tahun sebelumnya, harga konsumen di Venezuela melonjak empat kali lipat, sedangkan di Argentina hampir dua kali lipat dari tahun 2021 menurut data IMF.

Dalam artikel ini, kami akan mengupas tuntas fakta mengejutkan tentang 15 negara yang mengalami hiperinflasi dan inflasi ekstrem, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mari kita telusuri bersama apa yang menyebabkan krisis ekonomi luar biasa ini terjadi di berbagai belahan dunia.

Sudan Selatan

Perekonomian Sudan Selatan terus mengalami tekanan berat, menjadikannya rujukan utama ketika membahas negara inflasi tertinggi di dunia.

Sudan Selatan dan kondisi hiperinflasi

Kondisi ekonomi Sudan Selatan sungguh memprihatinkan dengan tingkat inflasi mencapai 112,60% pada Oktober 2024, meningkat dari 107,90% pada September 2024. Angka ini terus memburuk hingga Maret 2025, mencatat rekor sebesar 173,3%. Negara ini pernah mengalami puncak inflasi tertinggi sepanjang masa sebesar 549,40% pada September 2016. Bahkan pada 2020, inflasi di Sudan Selatan masih mencapai 33%.

Keadaan hiperinflasi ini menyebabkan nilai Pound Sudan Selatan anjlok drastis, mengakibatkan daya beli masyarakat merosot tajam dan harga-harga melambung tidak terkendali.

Faktor penyebab inflasi Sudan Selatan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan Sudan Selatan mengalami inflasi ekstrem antara lain:

• Ketergantungan berlebihan pada ekspor minyak mentah sebagai sumber pendapatan utama, sehingga gangguan produksi atau distribusi langsung memicu krisis harga
• Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan [63]
• Pemerintah terus mencetak uang untuk mendanai defisit anggaran yang besar
• Kekeringan dan kenaikan harga pangan pasca konflik Rusia-Ukraina
• Lemahnya institusi negara dan keterbatasan akses terhadap pasar global

Selain itu, devaluasi mata uang dan infrastruktur yang tidak memadai semakin memperparah kondisi ekonomi negara yang baru merdeka pada tahun 2011 ini.

Dampak inflasi terhadap masyarakat Sudan Selatan

Akibatnya, masyarakat Sudan Selatan menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. Hampir 3,5 juta orang atau 40% populasi membutuhkan bantuan pangan darurat. Bahkan, Oxfam memperkirakan lebih dari 7 juta warga Sudan Selatan berada dalam bahaya kelaparan.

Masyarakat Sudan Selatan terpaksa menghabiskan 80-85% dari pendapatan mereka hanya untuk makanan. Ironisnya, banyak penduduk di wilayah konflik terpaksa memakan kulit kacang dan daun pohon karena kelangkaan bahan pangan.

Meskipun pemerintah menargetkan penurunan inflasi hingga 95% pada akhir tahun, prospek pemulihan ekonomi masih tampak suram. Tanpa intervensi segera, ratusan ribu nyawa terancam akibat kelaparan yang meluas di negara yang secara resmi dianggap sebagai negara paling lemah di dunia menurut Fragile States Index 2014.

Zimbabwe

Zimbabwe dikenal dunia sebagai contoh ekstrem negara yang mengalami hiperinflasi dengan sejarah ekonomi yang mencengangkan. Meskipun saat ini menempati posisi kedua dalam daftar negara inflasi tertinggi setelah Sudan Selatan, dampak krisis ekonomi masih sangat terasa.

Sejarah inflasi Zimbabwe

Krisis hiperinflasi Zimbabwe bermula pada akhir 1990-an, tidak lama setelah kebijakan pencabutan kepemilikan lahan dari para tuan tanah dan keterlibatan negara dalam Perang Kongo Kedua. Pada puncak inflasi tahun 2008-2009, harga komoditas melambung hingga 79,6 miliar persen pada pertengahan November 2008. Bahkan statistik resmi sulit diukur karena pemerintah Zimbabwe berhenti mempublikasikan data inflasi.

Sektor pertanian yang dulu menjadi “Lumbung Pangan Afrika” hancur akibat kebijakan reforma agraria yang memindahkan lahan dari petani kulit putih ke petani lokal tanpa pelatihan dan modal memadai. Akibatnya, produksi pangan menurun drastis, menciptakan ketergantungan impor dan melonjaknya harga bahan pokok.

Kebijakan moneter dan dampaknya

Pemerintah Zimbabwe di bawah kepemimpinan Robert Mugabe mencetak uang secara masif untuk menutupi defisit anggaran negara. Akibatnya, nilai dolar Zimbabwe anjlok hingga USD 1 setara dengan 300 triliun ZWD. Situasi ini begitu ekstrem hingga untuk membeli tiga butir telur, masyarakat harus membawa uang senilai 100 miliar dolar Zimbabwe.

Bank sentral terpaksa menerbitkan uang kertas dengan nominal fantastis mencapai 100 triliun dolar per lembar. Tingkat inflasi saat ini masih sangat tinggi, mencapai 85,7% per April 2025, meskipun jauh lebih rendah dibandingkan era hiperinflasi.

Upaya pemerintah mengatasi inflasi

Sejak tahun 2009, Zimbabwe menghentikan pencetakan mata uangnya dan beralih menggunakan mata uang asing, terutama dolar Amerika. Pemerintah juga melakukan tiga kali redenominasi mata uang pada 2006, 2008, dan 2009 dengan memangkas beberapa digit nol, namun upaya ini tidak berhasil mengatasi masalah.

Pada April 2024, Zimbabwe menjadi satu-satunya negara yang menerapkan standar emas dengan meluncurkan mata uang baru berbasis emas bernama Zimbabwe Gold (ZiG). Bank sentral Zimbabwe juga mempertahankan suku bunga acuan tertinggi di Afrika sebesar 35% untuk meredam inflasi dan mendukung mata uang lokal.

Meskipun demikian, tanpa reformasi menyeluruh pada institusi moneter dan pemerintahan, mata uang baru tersebut berisiko kembali kolaps jika pencetakan uang masih dilakukan secara berlebihan.

Argentina

Argentina terkenal dengan perjuangan ekonomi jangka panjangnya, menjadikannya salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia secara konsisten selama beberapa dekade.

Inflasi kronis di Argentina

Inflasi di Argentina mencapai angka mencengangkan 276,2% pada Februari 2024, menjadikannya negara dengan tingkat inflasi terburuk di dunia. Sebelumnya, inflasi tahunan sudah mencapai 211,4% pada akhir 2023, angka tertinggi sejak awal 1990-an. Bahkan, inflasi bulanan mencapai 25,5% pada Desember 2023.

Akibatnya, sekitar empat dari sepuluh warga Argentina hidup dalam kemiskinan. Selain itu, krisis ini menyebabkan sebagian penduduk terpaksa mengais sampah untuk mendapatkan makanan. Situasi semakin memburuk ketika tingkat kemiskinan melonjak tajam dari 42% menjadi 53% dalam enam bulan pertama masa kepemimpinan Presiden Javier Milei.

Peran devaluasi peso

Pada Desember 2023, pemerintah Argentina mendevaluasi peso sebesar 50% sebagai bagian dari “terapi kejut” ekonomi. Menteri Ekonomi Luis Caputo mengumumkan devaluasi peso ke 801 per dolar AS, menghapus kesenjangan besar antara nilai tukar resmi dan pasar gelap yang sebelumnya mencapai 191%.

Meskipun demikian, devaluasi ini menyebabkan kontraksi tajam dalam daya beli masyarakat. Banyak keluarga mengalami kenaikan tagihan utilitas lebih dari 200%, bahkan beberapa tagihan listrik melonjak hingga 830%.

Kebijakan subsidi dan defisit fiskal

Inflasi Argentina terutama disebabkan oleh defisit fiskal kronis, kebijakan moneter longgar, dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Caputo menegaskan bahwa defisit fiskal menjadi penyebab utama masalah ekonomi Argentina, termasuk inflasi yang meroket.

Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan:

• Pemotongan subsidi energi dan transportasi
• Pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 9
• Pembatalan sejumlah proyek publik
• Pemangkasan 30.000 pegawai negeri

Hasilnya, Argentina mencatatkan surplus fiskal pertama dalam 123 tahun dan inflasi tahunan berhasil diturunkan dari hampir 300% pada April 2024 menjadi sekitar 100% pada akhir tahun yang sama. Meskipun masih sangat tinggi, penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ketat dapat membuahkan hasil bagi negara yang mengalami hiperinflasi.

Burundi

Burundi berjuang melawan tingkat inflasi yang mencekik, mencapai 41,6% pada Juni 2025, menempatkannya sebagai salah satu negara inflasi tertinggi di dunia. Meskipun angka ini sedikit menurun dari 43,9% pada bulan sebelumnya, kondisi ekonomi negara kecil di Afrika Timur ini tetap mengkhawatirkan.

Struktur ekonomi Burundi

Ekonomi Burundi sangat bergantung pada sektor pertanian yang menyumbang 50% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 90% populasi. Namun, mayoritas pertanian masih bersifat subsisten dengan ukuran lahan rata-rata hanya sekitar satu hektar, yang tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan keluarga.

Sebagai negara terkurung daratan dan miskin sumber daya, Burundi memiliki sektor manufaktur yang terbelakang. Pendapatan ekspor utamanya berasal dari kopi dan teh yang menyumbang 90% dari pendapatan devisa. Akibatnya, ekonomi Burundi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional.

Kenyataannya, Burundi termasuk negara termiskin di dunia dengan sekitar 80% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Pendapatan per kapita yang sangat rendah dan ketergantungan tinggi pada bantuan luar negeri—mencapai 42% dari pendapatan nasional—semakin memperburuk situasi.

Ketergantungan pada impor

Burundi menghadapi defisit perdagangan yang persisten, tercatat sebesar 218.591 juta BIF pada Februari 2025. Franc Burundi (BIF) telah mengalami devaluasi signifikan akibat inflasi yang tak terkendali, mencapai nilai tukar 2.976 BIF per USD.

Ketergantungan pada impor pangan dan barang manufaktur menjadikan Burundi sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Defisit perdagangan yang terus-menerus meningkatkan permintaan mata uang asing, sementara cadangan devisa yang terbatas mempersulit upaya menstabilkan nilai tukar.

Krisis pangan dan inflasi

Situasi pangan di Burundi sangat memprihatinkan. Sekitar seperempat populasi—kurang lebih 3 juta orang—membutuhkan bantuan pangan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meskipun cuaca ekstrem berkontribusi terhadap masalah akses makanan, keresahan politik memperburuk situasi.

Inflasi harga pangan mencapai 42,5% pada Juni 2025, menyebabkan:

• Penurunan drastis daya beli masyarakat
• Pengungsian penduduk dengan lebih dari 400.000 orang menjadi pengungsi terdaftar PBB
• Kekurangan obat-obatan sehari-hari yang tidak terjangkau

Keadaan ini diperparah oleh fakta bahwa 50,9% anak di bawah usia 5 tahun terdampak stunting—tertinggi di dunia. Burundi juga memiliki lebih sedikit sumber daya dan kapasitas infrastruktur untuk merespons dan pulih dari krisis bencana alam, yang semakin mempersulit upaya mengatasi inflasi dan krisis pangan yang sedang berlangsung.

Turki

Turki menempati posisi unik di antara negara inflasi tertinggi dengan pendekatan ekonomi tidak konvensional. Pada April 2025, inflasi Turki mencapai 38,1%, level terendah sejak Desember 2021. Meskipun demikian, angka ini masih menempatkan Turki sebagai salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia dengan proyeksi inflasi sebesar 31% untuk tahun 2025.

Kebijakan suku bunga rendah

Berbeda dengan teori ekonomi konvensional, Presiden Recep Tayyip Erdogan memiliki pandangan kontroversial tentang suku bunga. Beliau menyebut suku bunga sebagai “ibu dan ayah dari segala kejahatan” dan secara terbuka menentang kebijakan moneter ortodoks. Pandangan ini berakar pada prinsip Islam yang melarang bunga pinjaman.

Akibatnya, Bank Sentral Turki (CBRT) justru memangkas suku bunga dari 19% menjadi 14% sejak September 2021 di tengah lonjakan inflasi. Bahkan pada Januari 2024, bank kembali menurunkan suku bunga menjadi 45%, sebuah keputusan yang bertentangan dengan praktik ekonomi umum untuk mengendalikan inflasi.

Namun, belakangan Erdogan mengubah pendekatannya dengan memungkinkan bank sentral menaikkan suku bunga pada 2023 setelah inflasi mencapai puncaknya di angka 75% pada Mei 2023.

Depresiasi lira dan harga energi

Kebijakan suku bunga rendah memicu depresiasi signifikan pada lira Turki. Nilai tukar lira terhadap dolar AS turun 44% dari tahun sebelumnya, bahkan mencapai rekor terlemah sepanjang masa pada level 9,8545/US$.

Jatuhnya nilai lira membuat harga impor—terutama energi—menjadi lebih mahal. Mengingat Turki memenuhi hampir semua kebutuhan energinya dari impor, kenaikan harga energi global berdampak langsung pada ekonomi domestik. Biaya transportasi, termasuk harga gas dan solar, melonjak hingga 224% pada Mei 2022.

Selain itu, cadangan devisa Turki sangat tipis. Menurut perhitungan para analis, jika tidak memasukkan swap, cadangan devisa Turki tercatat minus USIDR 602494.38 miliar, mempersulit upaya menstabilkan nilai tukar.

Ketegangan geopolitik

Perang di Ukraina turut memperburuk situasi ekonomi Turki dengan mendorong kenaikan harga energi dan bahan bakar global. Kenaikan drastis tercatat pada berbagai sektor:

• Harga listrik naik hingga 125% untuk pelanggan komersial
• Harga listrik naik 50% untuk rumah tangga
• Harga gas alam melonjak 25% untuk penggunaan residensial
• Harga gas untuk industri naik 50%

Sementara itu, ada perbedaan signifikan dalam data inflasi. Kelompok ekonom independen ENAG memperkirakan inflasi sebenarnya mencapai 79,5%, lebih dari dua kali lipat angka resmi pemerintah, menimbulkan perdebatan tentang transparansi data ekonomi Turki.

Iran

Iran menghadapi tekanan ekonomi berat akibat sanksi internasional berkelanjutan, menjadikannya salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Iran akan mencatat inflasi tahunan tertinggi di Asia mencapai 45% pada 2025.

Sanksi ekonomi dan inflasi

Ekonomi Iran telah menderita dampak buruk dari berbagai sanksi internasional yang diterapkan selama bertahun-tahun terkait program nuklirnya. Situasi memburuk sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, menyebabkan inflasi Iran mencapai dua digit.

Sejak 2019, Bank Dunia mencatat inflasi di Iran terus berada di atas 30% per tahun, bahkan mencapai 44% pada 2023. Inflasi tahunan terkini sedikit melandai menjadi 38,7% pada Mei 2025, turun dari 38,9% pada April, yang merupakan level tertinggi sejak Desember 2023.

Perang Israel-Iran yang dimulai pada 13 Juni 2025 semakin memperburuk situasi, dengan kenaikan harga minyak dunia sebesar 11,1% menjadi $74,927 per barel. Mengingat sekitar 35% perdagangan gas dan minyak mentah dunia melalui Selat Hormuz yang dikuasai Iran, konflik ini menambah ketidakpastian ekonomi global.

Depresiasi rial

Nilai tukar rial Iran terus merosot, diperdagangkan melebihi 920.000 terhadap dolar AS di pasar gelap pada Maret 2025. Angka ini jauh lebih buruk dibandingkan kurang dari 600.000 pada pertengahan 2024. Bahkan, beberapa sumber melaporkan rial terdepresiasi hingga rekor terendah sekitar 1 juta rial per dolar AS pada awal 2025.

Akibatnya, masyarakat Iran mengalami:

• Penurunan konsumsi roti, susu, dan daging merah antara 30% dan 50% selama 10 tahun terakhir
• Kenaikan harga bahan pangan mencapai 40% dalam setahun
• Kenaikan harga telur sebanyak 50% akibat wabah flu burung

Ketidakpastian politik domestik

Parlemen Iran memecat Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnaser Hemmati pada Maret 2025 melalui proses pemakzulan yang dipicu penanganannya terhadap inflasi tinggi dan mata uang yang anjlok. Dalam pembelaannya, Hemmati menyatakan, “Masalah terpenting ekonomi negara ini adalah inflasi kronis yang telah mengganggu ekonomi kita selama bertahun-tahun”.

Data resmi menunjukkan sekitar 33% penduduk Iran hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024, sementara beberapa sumber menyebutkan angka ini melebihi 50%. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang berlanjut, mempersulit upaya pemulihan ekonomi di negara yang mengalami inflasi tertinggi ini.

Malawi

Malawi menghadapi krisis ekonomi akut dengan inflasi mencapai 27,30% pada Juli 2025, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Afrika. Harga barang-barang pokok melonjak tidak terkendali, sementara nilai mata uang kwacha anjlok drastis.

Ketergantungan pada impor pangan

Sebagai negara pengimpor neto, Malawi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Kwacha telah kehilangan lebih dari setengah nilainya sejak 2022 akibat serangkaian devaluasi tajam. Situasi ini menciptakan lingkaran setan, di mana melemahnya mata uang mendorong biaya impor dan memperburuk inflasi.

Untuk menanggulangi kelangkaan mata uang asing, pemerintah melarang impor beberapa komoditas termasuk kentang, tepung jagung, susu segar, selai kacang, dan produk daging. Namun, kebijakan ini belum mampu mengendalikan inflasi pangan yang mencapai 31,60% pada Juni 2025.

Distribusi barang dan harga energi

Harga sekantong jagung 50 kg—makanan pokok negara ini—telah melonjak hampir tiga kali lipat sejak Desember, mencapai 110.000 kwacha (sekitar Rp 1 juta). Kelangkaan mata uang asing menimbulkan ancaman kritis terhadap operasi bisnis, membatasi kemampuan mengimpor barang penting dan membayar pemasok.

Sementara itu, Bank Sentral menaikkan suku bunga hingga 24% untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, bank-bank komersial pun menaikkan suku bunga mereka, semakin mempersulit akses modal bagi pelaku usaha.

Kondisi sosial akibat inflasi

Sebanyak 75% dari 21 juta penduduk Malawi hidup dalam kemiskinan. Upah minimum bulanan sebesar Rp 852 ribu bahkan mulai turun menjadi Rp 429 ribu untuk pekerja rumah tangga, jauh di bawah harga kebutuhan pokok.

Situasi ini memicu protes besar. Sebanyak 5.000 pedagang berdemonstrasi ke parlemen pada akhir Februari 2025. Ketua asosiasi pedagang pasar, Steve Magombo, menyatakan kenaikan harga sejak Januari 2025 tidak realistis dan tidak bisa diterima.

Para ekonom mengkhawatirkan bahwa tanpa penanganan segera, krisis ekonomi ini akan terus memburuk menjelang pemilihan umum September mendatang.

Haiti

Haiti mengalami spiral krisis yang kompleks dengan inflasi mencapai 29,6% pada Juli 2025, menjadikannya contoh nyata negara yang mengalami inflasi tertinggi dengan permasalahan berlapis.

Krisis ekonomi dan politik

Prospek ekonomi Haiti sangat rapuh dengan prediksi kontraksi hingga -2,2% pada 2025. Kekacauan politik yang memburuk sejak pembunuhan presiden pada 2021 menyebabkan pemerintah tidak berfungsi dengan baik. Dominasi geng kini menguasai sekitar 80% Port-au-Prince, menciptakan ketidakamanan yang ekstrem. Perekonomian ambruk akibat ketidakmampuan mengendalikan kekerasan yang meningkat.

Harga pangan dan energi

Inflasi pangan di Haiti mencapai 32,70% pada Juli 2025, tertinggi dalam enam bulan. Biaya kebutuhan pokok melonjak lebih dari 11% dalam setahun terakhir. Kelangkaan bahan bakar mendorong harga bensin mencapai 1.500 gourde (sekitar Rp 206.000) per galon di pasar gelap. Sementara itu, geng memblokir jalan utama, mengganggu rantai pasokan.

Dampak terhadap kehidupan sehari-hari

Akibatnya, hampir 6.000 orang menghadapi kelaparan dan sekitar 5,4 juta warga Haiti berjuang dengan kerawanan pangan. Keluarga terpaksa menghabiskan 70% pendapatan untuk makanan. Kekerasan membuat orang takut meninggalkan rumah untuk membeli makanan. Sebanyak 90% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pengungsian internal mencapai 360.000 orang pada Maret 2024.

Nigeria

Nigeria, ekonomi terbesar di Afrika, tetap berjuang dengan tingkat inflasi mencapai 21,88% pada Juli 2025, menempatkannya dalam daftar negara dengan inflasi tertinggi di dunia.

Inflasi dan nilai tukar naira

Inflasi Nigeria pernah mencapai 34,9% pada November 2024, yang merupakan level tertinggi sejak 1966. Sebelumnya, inflasi bahkan menyentuh puncak 47,56% pada Januari 1996. Mata uang Naira mengalami penurunan drastis, jatuh 70% sejak Mei 2023 dan merosot hingga hampir 1.600 per USD di pasar resmi.

Distribusi barang dan subsidi

Inflasi pangan, komponen terbesar dalam keranjang inflasi, mencapai 22,74% pada Juli 2025. Keadaan ini semakin diperburuk setelah pemerintah mencabut subsidi bahan bakar, menyebabkan harga bensin naik tiga kali lipat. Namun, pemerintah mengklaim telah menghemat lebih dari 10 triliun rupiah dari penghapusan subsidi ini. Untuk meredam dampaknya, Presiden Tinubu menaikkan upah minimum bulanan lebih dari dua kali lipat menjadi 70.000 naira.

Ketergantungan pada minyak

Ironisnya, meskipun Nigeria adalah produsen minyak terbesar di Afrika, negara ini bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Masalahnya adalah kilang-kilang minyak milik negara menjadi tidak berfungsi karena salah pengelolaan. Kapasitas gabungan dari empat kilang pemerintah hanya sekitar 450.000 barel per hari. Kebijakan “Naira untuk Minyak Mentah” diperkenalkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menstabilkan mata uang.

Angola

Angola termasuk dalam jajaran negara dengan inflasi tertinggi meski menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan tingkat inflasi mencapai 23,85% pada Maret 2025, turun dari bulan sebelumnya. Namun, para analis masih memproyeksikan tekanan inflasi akan tetap tinggi sepanjang 2025 dengan rata-rata sekitar 23,5%.

Reformasi harga dan devaluasi mata uang

Kwanza, mata uang Angola, mengalami devaluasi drastis sebesar 60% pada 2023. Meskipun depresiasi melambat menjadi 10% terhadap dolar AS pada 2024, efeknya masih sangat terasa pada harga barang impor. Berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan terus menurun menjadi 19,48% pada Juli 2025, level terendah sejak November 2023.

Bank Sentral Angola mempertahankan kebijakan moneter ketat dengan suku bunga acuan di level 19,5% sejak November 2023. Selain itu, pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar yang memicu protes dari para sopir taksi nasional, bahkan berujung pada kekacauan sosial pada Juli 2025.

Transisi ekonomi terbuka

Ketergantungan pada minyak masih tinggi, menyumbang sekitar 50% PDB dan lebih dari 90% ekspor. Fluktuasi harga minyak global berdampak langsung pada biaya impor, terutama makanan dan bahan bakar. Terlepas dari tantangan ini, PDB Paritas Daya Beli Angola mencapai 263,56 Unit pada 2024, meningkat signifikan dari 210,3 Unit tahun sebelumnya.

Inflasi dan daya beli masyarakat

Inflasi tinggi terus menggerus daya beli rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga pangan, yang menjadi komponen substansial dalam indeks harga konsumen, menjadi pendorong utama inflasi.

Pencabutan subsidi bahan bakar pada 4 Juli 2025 menyebabkan harga solar naik 33% dari 300 menjadi 400 kwanza per liter. Akibatnya, tarif angkutan umum melonjak hingga 50%, memperburuk ketegangan sosial pada negara di mana 49,4% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Sri Lanka

Sri Lanka menjadi kisah penting di antara negara inflasi tertinggi dengan situasi yang berkembang dari krisis ke pemulihan. Negara ini mengalami lonjakan inflasi mencapai 70% pada 2022 dengan mata uang rupee mencapai rekor terendah.

Krisis utang dan inflasi

Sri Lanka menghadapi krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade terakhir pada 2022, akibat kekurangan dolar yang parah. Ekonominya bahkan berkontraksi hingga 7,3%. Total utang luar negeri diperkirakan mencapai 713 triliun rupiah, termasuk utang kepada Tiongkok yang menumpuk hingga 71,7 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Pada April 2022, Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar 808 triliun rupiah, memaksa negara ini meminta bantuan Dana Moneter Internasional.

Kebijakan fiskal dan moneter

Dana talangan IMF yang diperoleh pada Maret 2023 membantu menstabilkan kondisi ekonomi. Namun, IMF mendesak Sri Lanka untuk meningkatkan pendapatan fiskal guna menjaga stabilitas dan memulihkan keberlanjutan utang. Hasilnya, rupee telah menguat 7% dalam beberapa bulan terakhir dan inflasi melambat menjadi 2,4% pada Juli 2023. Bahkan pada 2024, Sri Lanka mencatat deflasi pertama dalam 29 tahun dengan penurunan harga sebesar 0,5%.

Dampak sosial ekonomi

Krisis ini menyebabkan kekurangan pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Mayoritas anak-anak terpaksa mengonsumsi makanan tanpa protein. Rumah sakit menghentikan banyak tes laboratorium dan tindakan operasi akibat kekurangan obat-obatan. Dokter bahkan menerangi tindakan operasi dengan cahaya senter dari telepon seluler karena pemadaman listrik. Meskipun pemulihan sedang berlangsung, ekonomi Sri Lanka masih berada di titik kritis, dengan pemilihan presiden pada 21 September 2025 yang berpotensi mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Ethiopia

Ethiopia mengalami dinamika ekonomi unik dengan inflasi yang mulai melandai menjadi 13,7% pada Juli 2025, turun dari puncaknya sekitar 30% selama tiga tahun berturut-turut.

Konflik internal dan inflasi

Perang Tigray yang dimulai pada November 2020 telah menghancurkan ekonomi Ethiopia. Konflik ini menyebabkan jutaan orang mengungsi ke Sudan dan memicu sanksi ekonomi dari Barat, termasuk pembatasan bea Ethiopia ke pasar Amerika. Akibatnya, inflasi melonjak hingga 34% pada 2022, memaksa negara gagal bayar atas obligasi pemerintah senilai USIDR 523 juta pada Desember 2023.

Gangguan pasokan pangan

Ethiopia bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina hingga mencapai tiga perempat dari kebutuhan nasional. Beberapa faktor mendorong ketidakamanan pangan:

• Kekeringan berkepanjangan
• Perubahan iklim ekstrem
• Konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global
• Perang saudara yang merusak produksi pertanian

Bahkan, OCHA menyatakan pemerintah Ethiopia sengaja menyebabkan kelaparan di wilayah Tigray dengan menghentikan bantuan kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah

Meskipun demikian, pemerintah Ethiopia berhasil mengamankan pembiayaan baru dari IMF senilai IDR 47,5 triliun untuk menstabilkan ekonomi. Selain itu, pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri mulai September 2025 di tengah lonjakan biaya hidup hampir 20%. Gubernur Bank Sentral Ethiopia, Mamo Mihretu, menyatakan inflasi diperkirakan turun menjadi 10% pada tahun fiskal 2025/2026 berkat program reformasi pemerintah.

Moldova

Moldova, negara termiskin di Eropa, terjepit di tengah ketegangan geopolitik dengan inflasi mencapai 7,9% pada Juli 2025, turun dari 8,2% pada bulan sebelumnya. Negara inflasi tertinggi ini pernah mencatat level tertinggi sepanjang masa sebesar 34,62% pada Oktober 2022.

Inflasi dan ketergantungan energi

Ketergantungan energi Moldova terhadap Rusia sangat ekstrem, mencapai 100% untuk pasokan gas. Krisis energi dimulai ketika Rusia tiba-tiba mengurangi pasokan gas ke Moldova, memicu inflasi yang meroket. Harga energi dan pangan terus mengalami tekanan akibat depresiasi mata uang. Bahkan, inflasi pangan justru meningkat menjadi 10,3% dibandingkan 10% pada Juni 2025.

Dampak perang Ukraina

Perang Rusia-Ukraina berdampak langsung pada Moldova. Lima bulan setelah invasi, lebih dari 550.000 pengungsi—lebih dari 20% populasi Moldova—melarikan diri melewati Moldova. Depresiasi sekitar 8% terjadi sejak awal perang. Selain itu, ketika Moldova semakin dekat dengan Uni Eropa, tekanan dari Rusia meningkat.

Kebijakan penanggulangan

Bank Nasional Moldova (NBM) memutuskan menaikkan suku bunga pembiayaan sebesar 1,0 pp menjadi 6,50% pada Desember 2022. Namun, pada Juli 2025, Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan tetap pada 6,5% untuk mengikat harapan inflasi dan mengembalikan inflasi ke target 5%. Bahkan, IMF memberikan pinjaman siaga hampir 600 juta dolar AS untuk mendukung stabilisasi ekonomi makro dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga menerapkan kebijakan de-dolarisasi sebagai strategi penanggulangan inflasi.

Ghana

Ghana mengalami gejolak ekonomi serius dengan inflasi mencapai 12,1% pada Juli 2025, menurun dari 13,7% di bulan Juni. Meskipun tidak setinggi negara inflasi tertinggi lainnya, situasi ekonomi Ghana tetap mengkhawatirkan dengan serangkaian tantangan kompleks.

Harga pangan dan energi

Inflasi pangan di Ghana mencapai 15,1% pada Juli 2025, sementara biaya makanan meningkat 15,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi terutama dikaitkan dengan kenaikan inflasi makanan sebesar 3 poin persentase. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis, mempersulit akses terhadap kebutuhan pokok.

Bank sentral Ghana berupaya mengendalikan situasi dengan menurunkan suku bunga utama sebesar 200 basis poin menjadi 27%, namun kemudian menaikkannya kembali hingga 29%. Meskipun demikian, cedi Ghana terus melemah lebih dari seperempat nilainya terhadap dolar AS.

Kebijakan fiskal dan utang

Pemerintah Ghana mengalami kebangkrutan setelah terjerat utang luar negeri dan telah meminta bantuan IMF untuk penyelamatan keuangan ke-17 sejak 1957. Total utang publik Ghana mencapai sekitar 77% dari PDB pada akhir 2021. Untuk mengatasi krisis, pemerintah mengumumkan serangkaian pemotongan pengeluaran dan menerapkan pajak atas pembayaran elektronik yang menuai penentangan keras.

Inflasi dan kesejahteraan rakyat

Krisis keuangan di Ghana berdampak signifikan terhadap masyarakat dengan peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan penurunan daya beli. Harga barang pokok melonjak, menyulitkan banyak keluarga, terutama yang berpendapatan rendah. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga terbatas akibat pemotongan anggaran pemerintah.

Program sosial yang penting mengalami pengurangan, mempengaruhi kelompok rentan. Secara keseluruhan, krisis ini memperburuk kualitas hidup masyarakat Ghana dan memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi, menjadikannya contoh nyata bagaimana inflasi dapat menghancurkan kesejahteraan di negara yang mengalami inflasi tertinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah kita telaah, kondisi ekonomi di negara-negara dengan inflasi tertinggi sungguh memprihatinkan. Sudan Selatan dengan tingkat inflasi mencapai 173,3% berada di posisi terburuk, sementara Zimbabwe dan Argentina mengikuti dengan angka yang juga sangat tinggi. Meskipun berbeda wilayah geografis, negara-negara ini memiliki beberapa faktor penyebab yang mirip.

Ketidakstabilan politik ternyata menjadi pendorong utama inflasi ekstrem di banyak negara. Konflik bersenjata di Sudan Selatan, krisis kepemimpinan di Haiti, dan ketegangan politik di Iran menunjukkan bahwa masalah ekonomi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada satu sektor ekonomi—terutama minyak atau komoditas ekspor lainnya—membuat negara-negara seperti Nigeria, Angola, dan Iran sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Kebijakan moneter yang tidak tepat juga sering menjadi biang keladi inflasi tinggi. Zimbabwe dengan pencetakan uang berlebihan dan Turki dengan pendekatan suku bunga rendah kontroversial membuktikan bahwa keputusan bank sentral berdampak langsung pada stabilitas ekonomi.

Akibat inflasi tinggi sungguh mengerikan bagi masyarakat. Kemiskinan meningkat drastis, akses terhadap pangan dan obat-obatan terbatas, serta daya beli menurun tajam. Faktanya, mayoritas penduduk di negara-negara seperti Haiti, Malawi, dan Sudan Selatan hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi kelaparan yang mengancam jutaan jiwa.

Namun demikian, beberapa negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sri Lanka yang pernah mengalami inflasi 70% pada 2022 kini justru mencatat deflasi, sementara Ethiopia berhasil menurunkan inflasi dari 34% menjadi 13,7%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan lembaga internasional seperti IMF dan penerapan kebijakan fiskal yang lebih ketat.

Setelah menganalisis 15 negara dengan inflasi tertinggi, kita dapat menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi memerlukan reformasi menyeluruh. Upaya pengendalian inflasi harus mencakup perbaikan tata kelola, diversifikasi ekonomi, penguatan institusi moneter, dan penyelesaian konflik politik. Tanpa pendekatan komprehensif, negara-negara ini akan terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan krisis ekonomi.

Akhirnya, inflasi ekstrem bukan hanya masalah angka dan statistik, tetapi masalah kemanusiaan yang nyata. Ketika harga-harga melambung hingga ratusan persen, yang menderita adalah masyarakat biasa—terutama mereka yang paling rentan. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu memberikan perhatian lebih besar dan bantuan terkoordinasi untuk membantu negara-negara ini keluar dari krisis inflasi yang mencekik.

FAQs

Q1. Apa penyebab utama inflasi tinggi di negara-negara seperti Sudan Selatan dan Zimbabwe? Penyebab utama inflasi tinggi di negara-negara tersebut antara lain ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, ketergantungan berlebihan pada ekspor komoditas tertentu, dan kebijakan moneter yang tidak tepat seperti pencetakan uang berlebihan.

Q2. Bagaimana inflasi tinggi berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat di negara-negara tersebut? Inflasi tinggi menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, peningkatan kemiskinan, dan kesulitan mengakses makanan serta layanan kesehatan. Banyak keluarga terpaksa menghabiskan sebagian besar pendapatan hanya untuk membeli makanan.

Q3. Langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi tinggi? Beberapa langkah yang diambil antara lain menaikkan suku bunga, meminta bantuan dana dari IMF, melakukan devaluasi mata uang, mengurangi subsidi, dan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk mengurangi defisit anggaran.

Q4. Apakah ada negara yang berhasil menurunkan tingkat inflasinya? Ya, beberapa negara seperti Sri Lanka dan Ethiopia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sri Lanka bahkan mencatat deflasi setelah sebelumnya mengalami inflasi 70%, sementara Ethiopia berhasil menurunkan inflasi dari 34% menjadi 13,7%.

Q5. Mengapa inflasi di negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju? Negara berkembang sering menghadapi ketidakstabilan politik, ketergantungan pada ekspor komoditas, infrastruktur yang kurang memadai, dan institusi keuangan yang lemah. Faktor-faktor ini membuat mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan kesulitan mengendalikan inflasi.