Konflik Thailand–Kamboja Memanas, ASEAN Gelar Pertemuan

Konflik Thailand dan Kamboja yang terjadi sejak 24 Juli 2025 telah menewaskan 35 orang, dengan rincian 22 korban dari Thailand dan 13 dari Kamboja. Hingga kini, ketegangan di perbatasan kedua negara tersebut telah memaksa lebih dari 120.000 orang mengungsi, termasuk 100.000 warga Thailand dan lebih dari 20.000 warga Kamboja. Kita menyaksikan bagaimana konflik bersenjata ini semakin memanas dan berpotensi melemahkan stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Akar penyebab konflik Thailand dan Kamboja ini sebenarnya dapat ditelusuri hingga era kolonial, tepatnya dari perjanjian Prancis-Siam tahun 1907. Pada mulanya, ketegangan bermula dari bentrokan singkat di perbatasan yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli. Selanjutnya, pertempuran terjadi di sekitar Candi Prasat Ta Moan Thom di Surin, Thailand, dan semakin memperburuk hubungan diplomatik kedua negara hingga berada pada level terendah.

Meskipun demikian, kronologi konflik Thailand dan Kamboja ini bukan hanya terkait klaim sejarah semata. Permasalahan ini juga berdampak signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan. Oleh karena itu, sebagai warga ASEAN, kita perlu memahami pentingnya penyelesaian konflik ini demi menjaga perdamaian regional.

Thailand dan Kamboja saling tuduh dalam insiden perbatasan

Ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja meningkat drastis setelah serangkaian insiden saling tuduh yang memicu konflik bersenjata. Kedua negara saling menuding sebagai pihak yang memulai pertempuran, dengan klaim yang saling bertentangan tentang pelanggaran wilayah dan gencatan senjata.

Insiden ranjau darat picu ketegangan

Pada 23 Juli, sebuah ranjau darat PMN-2 melukai lima tentara Thailand saat berpatroli di provinsi Ubon Ratchathani. Pihak Thailand menuduh Kamboja sengaja menanam ranjau baru di wilayah sengketa, yang mengakibatkan setidaknya tujuh tentara Thailand kehilangan anggota tubuh. Namun, Kamboja membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa ranjau-ranjau tersebut merupakan sisa dari era Perang Vietnam dan Perang Saudara Kamboja.

Sebelumnya, pada November 2025, insiden serupa terjadi ketika ledakan ranjau darat melukai empat tentara Thailand. Akibatnya, Thailand menghentikan implementasi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun demikian, analisis independen menunjukkan bahwa ranjau-ranjau tersebut tampak relatif baru, meskipun keadaan di sekitar insiden tersebut masih belum jelas.

Baku tembak di sekitar Candi Ta Muen Thom

Pada pagi 24 Juli 2025, pertempuran hebat pecah di sekitar Candi Ta Muen Thom di provinsi Surin. Menurut pihak Thailand, Kamboja menembakkan roket RPG dan peluru artileri ke arah wilayah Thailand, sedangkan Kamboja menuduh Thailand meluncurkan serangan bersenjata terhadap posisi Kamboja.

Kemudian, pertempuran menyebar ke berbagai titik perbatasan. Kamboja menembakkan peluncur roket BM-21 ke arah kawasan permukiman di Thailand, sementara Thailand membalas dengan tembakan artileri lapangan dan serangan udara menggunakan jet F-16. Akibatnya, pertempuran meluas ke enam provinsi di Thailand timur laut dan enam provinsi di utara dan barat laut Kamboja.

Klaim pelanggaran wilayah oleh kedua pihak

Pasca pertempuran, kedua negara saling menuding pelanggaran wilayah. Kamboja menuduh pasukan Thailand melakukan “operasi agresif lintas batas” yang menewaskan tujuh warga sipil dan melukai 20 orang lainnya. Di sisi lain, Thailand menyalahkan pasukan Kamboja karena menembakkan artileri ke rumah-rumah penduduk di Ban Khok Thahan dan merusak dua rumah.

Thailand juga menuduh Kamboja menggerakkan persenjataan berat dan memposisikan ulang unit tempurnya, yang menurut mereka mengindikasikan persiapan untuk operasi militer. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menyalahkan Thailand atas eskalasi dan menyatakan bahwa pasukan Thailand telah meluncurkan serangan pada hari Senin, sementara Kamboja tidak membalas meskipun ada “tindakan provokatif selama berhari-hari”.

Konflik ini terjadi hanya enam minggu setelah kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri pertempuran lima hari yang terjadi pada Juli.

Sengketa warisan budaya dan sejarah kolonial memicu konflik

Akar konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja sebenarnya bersumber dari warisan sejarah kolonial dan sengketa wilayah yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Perebutan wilayah ini tidak hanya tentang batas negara, namun juga tentang identitas nasional dan warisan budaya yang memiliki nilai sangat penting bagi kedua negara.

Latar belakang konflik Thailand dan Kamboja sejak era kolonial

Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-11 hingga ke-13, Kekaisaran Khmer (Kamboja) menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara daratan, termasuk wilayah Thailand modern. Namun, situasi berubah ketika pada akhir abad ke-19, Perancis menjadikan Kamboja sebagai wilayah protektoratnya, sementara Siam (Thailand) tetap merdeka.

Konflik perbatasan modern berawal dari serangkaian perjanjian Franco-Siam antara tahun 1904 hingga 1907 yang bertujuan menetapkan batas wilayah antara protektorat Perancis dan Siam. Perjanjian 1904 menetapkan bahwa perbatasan harus mengikuti garis pembagian air (watershed line) di Pegunungan Dangrek, sedangkan peta yang dihasilkan pada 1907 oleh surveyor Perancis menempatkan Candi Preah Vihear di wilayah Kamboja.

Putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 dan 2013

Setelah Kamboja merdeka pada 1953, Thailand menduduki Candi Preah Vihear, memicu Kamboja mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1959. Dalam putusan tanggal 15 Juni 1962, ICJ memutuskan dengan suara 9 banding 3 bahwa candi tersebut berada di wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand wajib menarik pasukan militernya dari area tersebut.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak secara eksplisit menentukan batas wilayah di sekitar candi, sehingga menyisakan ambiguitas. Akibatnya, pada 2013, ICJ kembali mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah tanjung Preah Vihear dan mewajibkan Thailand menarik pasukannya dari area tersebut.

Penetapan UNESCO atas Preah Vihear sebagai situs warisan dunia

Ketegangan memuncak ketika pada 7 Juli 2008, UNESCO menetapkan Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia atas permintaan Kamboja. Keputusan ini memicu protes di Thailand dan menyebabkan serangkaian konflik bersenjata antara 2008-2011 yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan mengungsi puluhan ribu warga.

UNESCO telah menyerukan kepada kedua negara untuk memperlakukan situs ini sebagai warisan bersama dan menjauhkannya dari sengketa politik berkepanjangan. Namun, hingga kini, situs bersejarah ini masih menjadi simbol ketegangan dan nasionalisme di kedua negara.

ASEAN gelar pertemuan darurat untuk redam eskalasi

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) segera merespons eskalasi konflik Thailand-Kamboja dengan mencanangkan pertemuan darurat. Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang semula dijadwalkan pada 16 Desember 2025 ditunda hingga 22 Desember atas permintaan Thailand.

Malaysia tawarkan diri sebagai mediator

Sebagai Ketua ASEAN 2025, Malaysia menawarkan diri menjadi mediator dalam konflik ini. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk membantu meredakan ketegangan. Anwar menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan melalui Komisi Perbatasan Bersama (JBC) dan menegaskan bahwa dialog serta diplomasi merupakan kunci untuk menjaga perdamaian regional.

ASEAN dorong pembentukan Komite Perbatasan Bersama

Pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) Luar Biasa antara Thailand dan Kamboja pada 7 Agustus 2025 menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Kedua pihak menyetujui pembentukan Tim Pengamat ASEAN (AOT) dan berkomitmen untuk mengurangi ketegangan dengan menarik senjata berat ke instalasi militer normal masing-masing. Selanjutnya, kedua negara sepakat untuk tidak memperluas cakupan perselisihan dan menghindari aktivitas provokatif.

Kendala intervensi ASEAN tanpa persetujuan kedua pihak

Meskipun ASEAN berusaha berperan aktif, organisasi ini menghadapi kendala struktural. Prinsip non-intervensi ASEAN menjadi hambatan utama dalam upaya penyelesaian konflik jangka panjang. Hal ini tercermin ketika Kamboja lebih memilih meminta intervensi Dewan Keamanan PBB daripada mengandalkan mekanisme ASEAN. Bahkan, penyelesaian gencatan senjata sebelumnya juga dipengaruhi oleh tekanan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Konflik berdampak pada warga sipil dan stabilitas kawasan

Korban jiwa terus bertambah seiring dengan perluasan konflik Thailand dan Kamboja hingga pekan kedua. Setidaknya 16 tentara dan 10 warga sipil Thailand tewas, sementara di pihak Kamboja, 15 warga sipil meninggal termasuk seorang bayi.

Dampak konflik Thailand dan Kamboja terhadap pengungsi

Jumlah pengungsi telah mencapai angka mengkhawatirkan. Data resmi menunjukkan sebanyak 258.626 warga sipil Thailand dan 394.706 warga Kamboja terpaksa mengungsi. Sementara itu, sumber lain memperkirakan total pengungsi di kedua negara mencapai 700.000 jiwa.

Di Thailand, ribuan pengungsi ditampung di Sirkuit Internasional Chang di kota Buriram. Sopida Puprakhon, salah seorang pengungsi, terpaksa kembali ke tenda yang sama seperti ketika konflik pecah pada Juli lalu. Kamboja juga mendirikan kamp pengungsian, salah satunya di Pagoda Pongro di provinsi Banteay Meanchey.

Kerusakan infrastruktur dan situs budaya

Selain korban jiwa, konflik ini juga mengancam warisan budaya kedua negara. UNESCO telah menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusakan di Candi Preah Vihear, situs Warisan Dunia. Kamboja menuduh serangan Thailand telah merusak bagian Candi Preah Vihear dan Candi Ta Krabei.

Infrastruktur sipil juga menjadi korban. Kementerian Dalam Negeri Kamboja melaporkan kerusakan pada rumah, sekolah, jalan, dan pagoda Buddha akibat serangan Thailand. Sebagai tanggapan, pihak Thailand menghancurkan jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirim senjata berat ke wilayah konflik.

Kekhawatiran internasional terhadap eskalasi regional

Sekretaris Jenderal PBB telah menyerukan kedua pihak untuk melindungi warga sipil dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Sektor perdagangan dan mobilitas terganggu akibat penutupan perbatasan dan pemberlakuan jam malam di lima distrik provinsi Trat, Thailand.

Pariwisata, sektor ekonomi penting bagi kedua negara, terancam terdampak signifikan karena konflik terjadi saat musim wisata puncak. Kekhawatiran meningkat ketika serangan udara Thailand dilaporkan mencapai area dekat Angkor Wat, ikon pariwisata utama Kamboja.

Kesimpulan

Konflik Thailand-Kamboja yang terus berlangsung sekarang menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan perbatasan yang berakar dari sejarah kolonial. Kedua negara tetap bersikukuh pada klaim masing-masing, sementara korban jiwa dan pengungsi terus bertambah. Hingga saat ini, ketegangan di perbatasan telah memaksa lebih dari 700.000 warga sipil mengungsi dan menewaskan puluhan orang dari kedua belah pihak.

Warisan budaya yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama justru menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Candi Preah Vihear dan situs bersejarah lainnya kini berada dalam ancaman kerusakan akibat pertempuran. Oleh karena itu, penyelesaian diplomatik menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk mencegah kehancuran warisan budaya yang tak ternilai.

ASEAN sebagai organisasi regional telah berupaya menjadi mediator melalui pertemuan darurat dan pembentukan Tim Pengamat. Namun demikian, prinsip non-intervensi ASEAN menjadi kendala signifikan dalam penyelesaian konflik. Malaysia, selaku Ketua ASEAN 2025, telah menawarkan diri sebagai mediator, tetapi keberhasilan upaya tersebut bergantung pada kemauan politik kedua negara yang bertikai.

Dampak kemanusiaan konflik ini sungguh memprihatinkan. Ratusan ribu warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam ketidakpastian di kamp-kamp pengungsian. Akibatnya, stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan terancam terganggu jika konflik terus berlanjut.

Pada akhirnya, kedua negara harus mengedepankan dialog dan diplomasi daripada konfrontasi bersenjata. Sejarah panjang hubungan Thailand-Kamboja seharusnya menjadi landasan untuk membangun perdamaian, bukan permusuhan. Tanpa komitmen bersama untuk menghentikan pertikaian, kawasan Asia Tenggara akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakstabilan, sementara rakyat kedua negara menjadi korban utama dari konflik yang sebenarnya dapat dihindari.

Simak hasil Review Anno 1800: Game Strategi PC yang Layak 100 Jam